Warga Korban Banjir di Langkat Serahkan Usulan Pendataan Ulang kepada DPRD, 524 KK Terlibat

Di tengah situasi sulit akibat banjir yang melanda Langkat, masyarakat setempat mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan usulan pendataan ulang kepada DPRD. Rapat yang berlangsung pada Selasa, 7 April 2026, di Gedung DPRD Langkat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Romelta Ginting, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk H Ajai Ismail, Juriah, Ahmad Senang, dan Eddy Wijaya. Dalam forum tersebut, warga yang menjadi korban banjir mengungkapkan kekhawatiran dan frustrasi mereka terkait ketidakpercayaan dalam proses distribusi bantuan yang belum mereka terima.

Kondisi Terkini Warga Terdampak Banjir Langkat

Sejumlah warga mengekspresikan keluhan karena belum mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun rumah mereka terkena dampak banjir. Bantuan yang mereka harapkan mencakup berbagai aspek, seperti jaminan hidup, pengisian hunian, hingga dukungan sosial ekonomi. Tumpal Sitorus, salah satu warga yang hadir, menyatakan bahwa mereka adalah kelompok yang paling terpengaruh oleh bencana ini. Menurutnya, terdapat ketidakadilan yang mencolok di mana beberapa warga lain telah menerima bantuan meskipun situasi mereka mirip.

“Kami benar-benar terdampak, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara itu, warga lain yang berada dalam kondisi serupa justru mendapatkan perhatian,” ungkap Tumpal dengan nada penuh harapan untuk mendapatkan solusi yang adil.

Pentingnya Pendataan Ulang

Masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan ini. Romelta Ginting, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD, merespons aspirasi tersebut dengan meminta Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat untuk menyampaikan keluhan warga kepada Bupati Langkat. Hal ini diharapkan dapat memicu tindakan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Banjir

Kepala Pelaksana BPBD Langkat, M Ansyari, menyebutkan bahwa data awal mengenai korban banjir diperoleh dari tim teknis pemerintah pusat. Namun, M Ansyari berjanji akan berupaya melakukan pendataan ulang untuk memastikan semua yang berhak mendapatkan bantuan tercatat dengan baik. “Melalui RDP ini, kami akan mencoba mendata ulang agar data yang kami ajukan ke pemerintah pusat lebih akurat,” jelasnya.

Kriteria Penerima Bantuan

Kepala Dinas Sosial Langkat, Taufik Rieza, menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama terkait tingkat kerusakan rumah akibat banjir. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kriteria tersebut. Menurutnya, bantuan telah disalurkan kepada lebih dari seribu kepala keluarga yang terdampak. Namun, ia juga mengakui bahwa masih ada sejumlah warga yang mengalami kerugian ekonomi, seperti kerusakan lahan pertanian dan hilangnya ternak, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Data Korban Banjir yang Diajukan

Di akhir rapat, warga berhasil menyerahkan data sebanyak 524 kepala keluarga (KK) yang mereka usulkan untuk mendapatkan bantuan. Mereka menunjukkan kesiapan untuk mengikuti proses verifikasi ulang yang akan dilakukan pemerintah. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada.

Harapan dan Solusi ke Depan

Warga sangat berharap bahwa dengan adanya pendataan ulang ini, semua yang berhak akan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka menyadari bahwa bencana seperti banjir ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan tantangan kolektif bagi seluruh masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan warga sangat diperlukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan efektif dan efisien.

• Pentingnya pendataan akurat untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
• Warga yang terdampak perlu dilibatkan dalam proses verifikasi.
• Bantuan harus mencakup aspek yang lebih luas, termasuk kerugian ekonomi.
• Perlu adanya transparansi dalam proses distribusi bantuan.
• Kesadaran bersama untuk memperbaiki proses di masa depan.

Dengan situasi yang terus berkembang, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perhatian yang tepat kepada warga yang terdampak banjir Langkat. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam mengatasi krisis saat ini, tetapi juga akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah di masa mendatang.

Langkat, sebagai salah satu daerah yang sering mengalami bencana banjir, harus memiliki strategi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini di masa depan. Ini termasuk meningkatkan sistem peringatan dini, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan bahwa masyarakat teredukasi tentang langkah-langkah yang bisa diambil saat menghadapi bencana. Hanya dengan pendekatan yang holistik, kita dapat mengurangi dampak bencana dan mendukung pemulihan yang lebih cepat bagi seluruh masyarakat.

Proses pemulihan yang efektif tidak hanya bergantung pada bantuan fisik, tetapi juga pada dukungan psikologis dan sosial bagi para korban. Pemulihan komunitas yang terdampak harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu. Dengan mengedepankan solidaritas dan kolaborasi, kita dapat membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi semua warga yang terdampak banjir di Langkat.