Sejarah 113 Tahun Kabupaten Solok dan Daftar Bupati yang Pernah Memimpin

Pada tanggal 9 April 2026, Kabupaten Solok merayakan ulang tahunnya yang ke-113. Perjalanan panjang ini dimulai sejak masa perjuangan meraih kemerdekaan, hingga saat ini dipimpin oleh Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Candra. Dalam kurun waktu ini, terdapat 19 tokoh yang telah memimpin daerah yang dikenal dengan sebutan Ranah Lima Danau ini, menciptakan warisan pemerintahan yang kaya dan beragam.

Asal Usul dan Sejarah Penduduk Kabupaten Solok

Secara historis, Solok merupakan bagian dari perkembangan masyarakat Minangkabau, yang berakar dari migrasi penduduk Luhak Nan Tuo. Mereka mencari daerah baru untuk dijadikan pemukiman, yang dikenal dengan istilah Kubuang Tigo Baleh. Berbagai versi cerita mengemuka mengenai asal-usul ini, namun semua mengarah pada kesimpulan bahwa Nagari Solok dan Lubuk Sikarah menjadi simbol penting dari Kubuang Tigo Baleh.

Pembentukan Kabupaten Solok sendiri disahkan melalui Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang tercatat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie tahun 1913 Nomor 321. Sejak saat itu, meskipun nama daerah administratifnya mengalami beberapa perubahan—seperti Bun pada era Jepang dan Luhak pada masa kemerdekaan—nama Solok tetap dipertahankan sebagai identitas wilayah pemerintahan.

Perkembangan dan Pemekaran Wilayah

Selama 113 tahun berdirinya, Kabupaten Solok telah mengalami dua kali pemekaran. Pemekaran pertama terjadi pada tahun 1970, ketika Nagari Solok ditetapkan sebagai Kotamadya Solok. Selanjutnya, pada akhir tahun 2003, wilayah tersebut kembali dimekarkan menjadi dua bagian, yaitu Sungai Pagu dan Sangir, yang membentuk Kabupaten Solok Selatan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola daerah mereka. Kabupaten Solok, yang pada saat itu memiliki luas 7.084,2 km², mengambil langkah untuk merombak struktur administrasi pemerintahannya. Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999, yang meningkatkan jumlah kecamatan dari 13 menjadi 14, meskipun jumlah desa dan kelurahan tetap tidak berubah.

Daftar Bupati yang Pernah Memimpin Kabupaten Solok

Dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Solok, tercatat 19 tokoh yang telah menjabat sebagai Bupati. Kepemimpinan dimulai oleh Sutan Diatas Datuak Rajo Bagindo, yang dilantik pada 23 Januari 1946, tak lama setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sayangnya, catatan mengenai masa jabatannya tidak banyak yang tersisa.

Setelah itu, H. Dariws Taram Dt. Tumanggung menjabat mulai 3 Maret 1947 hingga 27 Mei 1950. Basrah Lubis meneruskan kepemimpinannya untuk periode singkat dari 27 Mei 1950 hingga 1 Maret 1951. Kemudian, Soeltani Sutan Malako mengambil alih pada 1 Maret 1951 dan menjabat hingga 8 Februari 1956. Masa jabatan selanjutnya diisi oleh Noerdin Dt. Majo Sati dari 8 Februari 1956 hingga 1958, diikuti oleh Buyung Dt. Gadang Bandaro (Agustus 1958 hingga Januari 1960), dan Bambang Sardjono Noersetyo (Januari 1960 sampai April 1963).

Kepemimpinan Zagloel St. Kabasaran

Pada 9 Juli 1964, Zagloel St. Kabasaran dilantik menggantikan Asgani Marah Sutan. Birokrat ini menjabat selama dua periode dari tahun 1964 hingga 5 Juli 1975. Di bawah kepemimpinannya, Kota Solok resmi lahir sebagai kotamadya pada Desember 1970 dari status nagari yang sebelumnya berada dalam Kabupaten Solok.

Setelah Zagloel, Hasan Basri, seorang putra nagari Cupak, diangkat menjadi Bupati Solok. Ia menjabat dari 5 Juli 1975 hingga 5 Juli 1985. Salah satu prestasi pentingnya adalah pemindahan ibukota Kabupaten Solok dari Nagari Solok ke Koto Baru, yang kini menjadi kompleks Pemda dan Islamic Center. Di era kepemimpinannya, banyak pembangunan infrastruktur dilakukan, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan serta perbaikan jalan.

Periode Selanjutnya

Setelah Hasan Basri, estafet kepemimpinan diteruskan oleh Drs. Aman Danau yang menjabat satu periode. Ia digantikan oleh Ir. Nurmawan, seorang insinyur pertanian, yang terkenal dengan program Gerbang Emas (Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat), yang berbasis pada pertanian.

Selanjutnya, Gamawan Fauzi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diangkat sebagai Bupati. Ia merupakan putra nagari Alahan Panjang dan berhasil membawa Kabupaten Solok ke pentas nasional melalui berbagai inovasi, termasuk pelayanan satu pintu dan pakta integritas untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Di bawah kepemimpinannya, ibukota kabupaten dipindahkan dari Koto Baru ke Arosuka, suatu proses yang memerlukan kajian mendalam dan terlaksana pada tahun 2002.

Gamawan Fauzi mengundurkan diri di akhir masa jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sisa masa jabatannya dilanjutkan oleh Elfi Sahlan Ben, wakilnya yang menjadi bupati sementara.

Pemilihan Umum dan Pergantian Pemimpin

Meski mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005, Elfi Sahlan Ben harus mengakui kekalahan dari Gusmal Dt. Rj. Lelo, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Gusmal dilantik menjadi Bupati pada 2 Agustus 2005 hingga 2 Agustus 2010.

Pada Pilkada 2010, Gusmal kembali mencalonkan diri tetapi kalah suara dari Drs. H. Syamsu Rahim, yang merupakan Walikota Solok sebelumnya. Syamsu Rahim menjabat selama satu periode dan berhasil membangun Islamic Center Koto Baru di kompleks Pemda yang baru.

Pada Pilkada 2015, H. Gusmal Dt. Rj. Lelo, yang merupakan tokoh adat dari Nagari Guguak, kembali meraih suara terbanyak dan dilantik untuk kedua kalinya pada 17 Februari 2016, menjabat hingga 17 Februari 2021.

Kepemimpinan Gusmal dilanjutkan oleh Epyardi Asda, putra nagari Singkarak, yang sebelumnya adalah anggota DPR-RI. Ia menjabat satu periode mulai 26 April 2021 hingga 20 Februari 2025.

Pada periode mendatang, Epyardi Asda mempercayakan jabatannya kepada istrinya, Emiko, untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Bupati Solok. Namun, dalam pemilihan berikutnya, Jon Firman Pandu, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, berhasil meraih suara terbanyak dan dilantik menjadi Bupati Solok pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, dengan H. Candra sebagai Wakil Bupati.